Agustus 2015, utang luar negeri Indonesia capai Rp 4.097 triliun

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Bank Indonesia melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Agustus 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 303,24 miliar atau setara dengan Rp 4.097 triliun (kurs hari ini). Angka utang ini turun tipis dibanding bulan sebelumnya yang tercatat mencapai USD 303,90 miliar.

Namun demikian, posisi utang per Agustus ini nak jika dibanding awal tahun lalu. Pada Januari 2015, utang luar negeri Indonesia hanya USD 301,12 miliar. Jika dibandingkan Agustus tahun lalu, posisi utang ini juga naik, di mana Agustus 2014 utang luar negeri Indonesia hanya USD 291,61 miliar.

Dikutip dari data resmi Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 303,24 miliar ini terdiri dari utang pemerintah bersama Bank Indonesia serta utang luar negeri swasta.

Porsi utang luar negeri pemerintah mencapai USD 128,78 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,20 miliar. Total utang keduanya adalah USD 133,98 miliar. Posisi ini turun dari bulan sebelumnya yang mencapai uSD 134,51 miliar.

Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar USD 169,26 miliar. Angka ini juga turun dari bulan sebelumnya yang mencapai USD 169,39 miliar.

Utang luar negeri swasta juga terbagi menjadi utang perbankan dan utang non-perbankan. Utang perbankan tercatat mencapai USD 31,85 miliar. Sedangkan utang luar negeri non-perbankan tercatat USD 137,41 miliar.

Untuk non-perbankan, terbagi menjadi utang lembaga keuangan bukan bank atau nonbank financial corporation yang mencapai USD 11,95 miliar. Kemudian utang perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporation sebesar USD 125,46 miliar.

Bank Indonesia dalam keterangan tertulisnya menyebut jumlah utang luar negeri ini masih cukup sehat, namun perlu diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Bank sentral ke depan akan tetap memantau perkembangan utang luar negeri, khususnya utang sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi.

Dikutip dari Merdeka