Indonesia Itu Kaya. 10 Tradisi Unik Ini Bakal Membuatmu Kagum Sampai Geleng-Geleng Kepala

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Sempat dilanda galau saat APBD Bali Tahun 2016 dirasionalisasi akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), kini Pemprov-Dewan Bali bersemangat lagi. Kalau tahun lalu semua anggaran dipangkas, kini penggunaan dana ‘jor-joran’ lagi. Seperti agenda rapat Forum Pendapatan Daerah Pemprov Bali dan Badan Anggaran DPRD Bali yang dulu dilaksanakan di ruang gabungan DPRD Bali kini dialihkan ke hotel mewah di kawasan pariwisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.

Rencananya rapat antara Eksekutif-Legislatif akan digelar Jumat (17/2) hari ini hingga Minggu (19/2) mendatang. Rapat akan dibuka Gubernur Made Mangku Pastika dihadiri 26 anggota Badan Anggaran DPRD Bali dan 41 Kepala SKPD penghasil pendapatan Pemprov Bali. Informasi yang dihimpun NusaBali, Kamis (16/2) di DPRD Bali, Badan Anggaran dan Komisi II yang membidangi pendapatan daerah sudah siap boyongan ke Nusa Dua. 

Sumber NusaBali yang wanti-wanti namanya tidak dikorankan menyebutkan, pejabat Badan Anggaran DPRD Bali akan menggelar rapat dengan SKPD penghasil pendapatan Pemprov Bali selama 3 hari. “Dulu di ruang rapat gabungan dewan. Tahun ini di hotel mewah di Nusa Dua. Dulu kan karena ada krisis APBD,” ujar sumber NusaBali, kemarin.

Situasi ini sempat menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai kelas bawah di Pemprov Bali. Sebab satu sisi pejabatnya menggelar rapat di hotel mewah, sementara ada beberapa pegawai yang tidak gajian karena proses penyesuaian nomenklatur perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum selesai. “Masih ada yang belum gajian sampai sekarang,” bisik sumber tadi.

Atas kondisi ini, Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandhi saat dikonfirmasi Kamis kemarin, mengatakan rapat Forum Pendapatan Daerah dengan Esekutif sudah merupakan kesepakatan. “Sudah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Maunya kan diadakan di Pacung Bedugul Tabanan. Tetapi karena di sana rawan bencana dipindah ke Nusa Dua,” ujar Suwandhi.
 
Apakah imbauan rapat di hotel oleh pemerintah pusat dilupakan? Politisi senior Golkar Bali ini mengatakan aturan soal rapat di hotel kini sudah dibolehkan. “Sudah ada terbaru dan dibolehkan kok. Kalau nggak begitu (dibolehkan) kan nggak mungkin digelar di hotel,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Kota Denpasar ini.

Rapat antara Badan Anggaran dan SKPD penghasilan pendapatan hari ini adalah Rapat Forum Pendapatan guna membahas target-target pendapatan daerah di Tahun 2017-2018 mendatang. Ada 41 SKPD penghasil yang akan memberikan paparan dalam forum tersebut. “Leading sector di DPRD Bali atau yang membidangi pendapatan adalah Komisi II. Jadi bukan masalah tempat saja persoalannya, ini urusan pendapatan Bali kedepan juga,” tegas politis berjuluk ‘Jenderal Kota’ ini.

Terkait dengan agenda rapat dari gedung dewan ke hotel mewah, Kadispenda Propinsi Bali I Made Santha belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi melalui ponselnya ada nada sambung namun tidak dijawab. Sementara Karo Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra tak membantah adanya agenda rapat Forum Pendapatan di Nusa Dua. “Ya Pak Gubernur rencananya hadir membuka. Soal tempat itu kesepakatan Forum Pendapatan,” ujar Dewa Mahendra.

(nusabali)