Menteri Keuangan Pastikan Perbaikan Ekonomi Bisa Konsisten
http://www.srinadifm.com/2017/02/menteri-keuangan-pastikan-perbaikan.html
Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan akan dilakukan dengan konsisten agar ekonomi Indonesia memiliki daya tahan.
"Kita usahakan terus menerus melakukan perbaikan, terutama dimana yang dijadikan sumber risiko," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis, (9 Februari 2017).
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani menanggapi kenaikan penilaian peringkat kemampuan bayar kredit Indonesia dari stabil (stable) menjadi positif dan mengafirmasi peringkat layak investasi dari Lembaga pemeringkat Moodys Investors Service.
Sri Mulyani merespon positif kenaikan peringkat tersebut, namun berbagai risiko yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat menjadi catatan tersendiri karena harus dikelola agar tidak menjadi sumber masalah baru.
"Dari persepsi itu, kita akan lihat apakah itu sesuatu yang benar-benar nyata atau sifatnya kurang informasi. Kalau memang nyata, kita akan perbaiki. Apakah itu masalah fundamental atau kebijakan yang harus diubah atau lebih pada masalah komunikasi," katanya.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan kebijakan ekonomi yang selama ini sudah diterbitkan, harus dilakukan dengan lebih optimal agar bisa memberikan dampak yang signifikan dan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional.
"Paling penting adalah policynya sudah dijalankan dengan betul secara konsisten. Pemerintah sudah menyampaikan kebijakan, tapi kritik yang muncul adalah implementasi. Jadi kami akan bersungguh-sungguh memperbaiki itu," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Moodys menyatakan faktor kunci perbaikan prospek kenaikan peringkat utang pemerintah Indonesia yakni turunnya kerentanan di sektor ekonomi eksternal dan penerapan kebijakan efektif untuk menjaga reformasi struktural.
Moodys menyiratkan membaiknya daya tahan ekonomi terhadap tekanan eksternal karena orientasi stabilitas makroekonomi dari kebijakan moneter, keberlanjutan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan investasi manufaktur domestik untuk mengganti barang impor.(tempo.com)