UMKM di Indonesia Timur dianaktirikan sektor perbankan

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Lembaga keuangan perlu memberikan perhatian serius bagi usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di kawasan timur Indonesia. Selama ini, UKM seperti menjadi 'anak tiri' dalam dukungan, terutama dari sektor keuangan dan perbankan.

Keberpihakan terhadap UKM ini merupakan model asymetric development atau membangun dari pinggiran, seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo. "Mereka jangan ditinggalkan. Jasa UKM terlalu besar bagi negeri ini," ujar Wakil Ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Arif mengingatkan, selama ini UKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyumbang 58,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hingga 2015, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah industri mikro dan kecil di Indonesia sekitar 3,7 juta. Sebagian besar atau 87,58 persen dari industri tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah Barat dan sisanya di Timur.

Sedangkan tenaga kerja yang terserap di industri mikro dan kecil tahun 2015, sebanyak 8,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88,04 persen ada di wilayah Barat dan sisanya di wilayah Timur.

Namun, kata Arif, faktanya hingga saat ini UKM belum mendapatkan dukungan optimal dari segi keuangan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kredit yang disalurkan untuk UKM oleh perbankan.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2016 yang dikeluarkan oleh OJK, total outstanding kredit pada pihak ketiga bukan bank hingga tahun 2016, jumlahnya mencapai Rp 4.377 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya 18,4 persen yang mengucur untuk kredit UKM.

"Apalagi kalau kita persempit ke Kawasan Timur Indonesia. Kredit untuk UKM yang mengucur ke wilayah tersebut hanya 11,8 persen atau sebesar Rp 94 triliun," katanya.

Menurut Arif, sektor UKM yang perlu didorong dan didukung oleh para pemangku kepentingan secara bersama-sama pada saat ini, adalah yang berorientasi ekspor. Khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia agar ikut mendorong terjadinya pemerataan.

Dengan demikian, Arif menegaskan, peran penting UKM yang mampu menyerap tenaga kerja besar serta menjadi penyokong (backbone) perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik. "Ini harus menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.

(Merdeka.com)