Jokowi Kembali Serahkan 3.500 Sertifikat Tanah
http://www.srinadifm.com/2017/09/jokowi-kembali-serahkan-3500-sertifikat.html
Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi berkunjung ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Jumat (8/9) sore.
Jokowi sekalian menyerahkan 3.500 sertifikat tanah program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat 5 kabupaten/kota di Bali, yakni Badung, Tabanan, Denpasar, Gianyar, dan Klungkung.
Selain didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, dalam penyerangah sertifikat yang digelar di Lapangan Puspem Badung, Jumat sore sekitar pukul 17.30 Wita, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Buati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Bangli Made Gianyar, dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Dalam laporan singkatnya, Menteri Agraria & Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan, ada 3.500 sertifikat tanah PTSL yang diserahkan untuk masyarakat dari 5 kabupaten/kota di Bali ini. Sertifikat sebanyak 3,500 unit tersebut adalah milik 2.797 penerima, yang kemarin diundang hadir ke Puspem Badung.
Rinciannya, 1.000 sertifikat tanah PTSL milik warga di Badung, 1.000 tanah PTSL milik warga di Tabanan, 1.000 tanah PTSL milik warga di Gianyar, 300 tanah PTSL milik warga di Kota Denpasar, dan 200 tanah PTSL milik warga di Klungkung. Menurut Sofyan Djalil, hingga saat ini ada 46 juta bidang tanah bersertifikat dari total 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia.
Khusus untuk di Bali, kata Sofyan Djalil, pihaknya menargetkan semua tanah di Pulau Dewata sudah bersertifikat dan terdaftar tahun 2019 mendatang. “Kalau di Bali, sudah sangat banyak tanah yang bersertifikat. Bagi yang belum, target kita tahun 2019 sudah semuanya bersertifikat,” tandas mantan Menko Perekonomian ini.
Khusus untuk Kabupaten Badung, menurut Sofyan Djalil, penyertifikatan tanah ditargetkan sudah rampung tahun 2018 depan. Pihaknya berharap dengan adanya sertifikat ini, bisa menghindari terjadi konflik tanah. “Mudah-mudahan dengan sertifikat itu tidak ada lagi konflik. Dan, sertidikat ini bisa digunakan untuk modal keuangan, karena bisa digadaikan dan dijaminkan. Cuma, hati-hati, jangan sampai uangnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” papar Sofyan Djalil sembari menyebut tahun 2017 ini, pihaknya telah menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam acara di Lapangan Puspem Badung kemarin sore, Presiden Jokowi sempat meminta para penerima sertifikat tanah PTSL untuk berdiri sambil menunjukkan bukti bahwa sertifikat tanah mereka sudah di tangan. “Sameton sareng sami (Saudara semuanya, Red), angkat tinggi-tinggi sertifikatnya, jangan ada yang tidak diangkat. Saya hitung dulu,” pinta Jokowi.
Menurut Jokowi, secara nasional baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat, dari total 126 juta tanah yang ada. Karena itu, pihaknya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menyelesaikan persertifikatan tanah di Indonesia, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat. BPN diminta agar memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. “Selama ini banyak sekali terjadi sengketa, karena belum pegang ini (sertifikat tanah). Kalau sudah pegang ini ‘kan aman, sertifikatnya ada,” tandas Jokowi.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini pun berpesan kepada masyarakat Bali yang sudah menerima sertifikat tanah, agar menjaga sertifikatnya dengan baik, jangan sampai rusak. “Kalau sudah pegang sertifikat, tolong beri plastik, sehingga jiki genting, bocor tidak rusak. Yang kedua, tolong difotokopi sertifikat tanahnya. Kalau hilang, biar cepat ngurusnya,” pesan Jokowi.
Jokowi juga menyarankan kalau sertifikat tanah mau dijadikan jaminan di bank, agar memperhatian kemampuan dalam membayar. “Kalau mau disekolahkan di bank, agar hati-hati. Dihitung dan kalkulasi. Biasanya, begitu dapat sertifikat langsung ke bank. Dapat uang Rp 200 juta, langsung Rp 100 juta-nya dipakai beli mobil. Ini yang tidak boleh, jangan diutak atik untuk kesenangan.”
Sementara, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyapaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi kesediannya berkunjung ke Gumi Keris dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Bali. “Semoga dengan diserahkannya sertifikat tanah ini, dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sesuai pesan Bapak Presiden agar tidak menjual tanah dan berhati-hati menggadaikan tanah,” tandas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang yang juga Ketua DPC PDIP Badung ini.
Sebulan sebelumnya, 4 Agustus 2017 lalu, Presiden Jokowi juga sempat terjun serahkan 5.903 sertifikat hak atas tanah program nasional (Prona) untuk masyarakat Bali dalam acara di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Sertifikat tanah terbanyak kala itu diberikan untuk masyarakat Kabupaten Gianyar, yakni mencapai 1.503 sertifikat tanah.
Disusul kemudian 1.200 sertifikat tanah untuk masyarakat Badung, 1.100 sertifikat tanah untuk masyarakat Tabanan, 1.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Kota Denpasar, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Jembrana, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Karangasem, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Buleleng, 100 sertifikat tanah untuk masyarakat Bangli, dan 100 sertifikat tanah untuk masyarakat Klungkung.
Selain didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, dalam penyerangah sertifikat yang digelar di Lapangan Puspem Badung, Jumat sore sekitar pukul 17.30 Wita, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Buati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Bangli Made Gianyar, dan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Dalam laporan singkatnya, Menteri Agraria & Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan, ada 3.500 sertifikat tanah PTSL yang diserahkan untuk masyarakat dari 5 kabupaten/kota di Bali ini. Sertifikat sebanyak 3,500 unit tersebut adalah milik 2.797 penerima, yang kemarin diundang hadir ke Puspem Badung.
Rinciannya, 1.000 sertifikat tanah PTSL milik warga di Badung, 1.000 tanah PTSL milik warga di Tabanan, 1.000 tanah PTSL milik warga di Gianyar, 300 tanah PTSL milik warga di Kota Denpasar, dan 200 tanah PTSL milik warga di Klungkung. Menurut Sofyan Djalil, hingga saat ini ada 46 juta bidang tanah bersertifikat dari total 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia.
Khusus untuk di Bali, kata Sofyan Djalil, pihaknya menargetkan semua tanah di Pulau Dewata sudah bersertifikat dan terdaftar tahun 2019 mendatang. “Kalau di Bali, sudah sangat banyak tanah yang bersertifikat. Bagi yang belum, target kita tahun 2019 sudah semuanya bersertifikat,” tandas mantan Menko Perekonomian ini.
Khusus untuk Kabupaten Badung, menurut Sofyan Djalil, penyertifikatan tanah ditargetkan sudah rampung tahun 2018 depan. Pihaknya berharap dengan adanya sertifikat ini, bisa menghindari terjadi konflik tanah. “Mudah-mudahan dengan sertifikat itu tidak ada lagi konflik. Dan, sertidikat ini bisa digunakan untuk modal keuangan, karena bisa digadaikan dan dijaminkan. Cuma, hati-hati, jangan sampai uangnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” papar Sofyan Djalil sembari menyebut tahun 2017 ini, pihaknya telah menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam acara di Lapangan Puspem Badung kemarin sore, Presiden Jokowi sempat meminta para penerima sertifikat tanah PTSL untuk berdiri sambil menunjukkan bukti bahwa sertifikat tanah mereka sudah di tangan. “Sameton sareng sami (Saudara semuanya, Red), angkat tinggi-tinggi sertifikatnya, jangan ada yang tidak diangkat. Saya hitung dulu,” pinta Jokowi.
Menurut Jokowi, secara nasional baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat, dari total 126 juta tanah yang ada. Karena itu, pihaknya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menyelesaikan persertifikatan tanah di Indonesia, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat. BPN diminta agar memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. “Selama ini banyak sekali terjadi sengketa, karena belum pegang ini (sertifikat tanah). Kalau sudah pegang ini ‘kan aman, sertifikatnya ada,” tandas Jokowi.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini pun berpesan kepada masyarakat Bali yang sudah menerima sertifikat tanah, agar menjaga sertifikatnya dengan baik, jangan sampai rusak. “Kalau sudah pegang sertifikat, tolong beri plastik, sehingga jiki genting, bocor tidak rusak. Yang kedua, tolong difotokopi sertifikat tanahnya. Kalau hilang, biar cepat ngurusnya,” pesan Jokowi.
Jokowi juga menyarankan kalau sertifikat tanah mau dijadikan jaminan di bank, agar memperhatian kemampuan dalam membayar. “Kalau mau disekolahkan di bank, agar hati-hati. Dihitung dan kalkulasi. Biasanya, begitu dapat sertifikat langsung ke bank. Dapat uang Rp 200 juta, langsung Rp 100 juta-nya dipakai beli mobil. Ini yang tidak boleh, jangan diutak atik untuk kesenangan.”
Sementara, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyapaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi kesediannya berkunjung ke Gumi Keris dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Bali. “Semoga dengan diserahkannya sertifikat tanah ini, dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sesuai pesan Bapak Presiden agar tidak menjual tanah dan berhati-hati menggadaikan tanah,” tandas Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang yang juga Ketua DPC PDIP Badung ini.
Sebulan sebelumnya, 4 Agustus 2017 lalu, Presiden Jokowi juga sempat terjun serahkan 5.903 sertifikat hak atas tanah program nasional (Prona) untuk masyarakat Bali dalam acara di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Sertifikat tanah terbanyak kala itu diberikan untuk masyarakat Kabupaten Gianyar, yakni mencapai 1.503 sertifikat tanah.
Disusul kemudian 1.200 sertifikat tanah untuk masyarakat Badung, 1.100 sertifikat tanah untuk masyarakat Tabanan, 1.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Kota Denpasar, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Jembrana, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Karangasem, 300 sertifikat tanah untuk masyarakat Buleleng, 100 sertifikat tanah untuk masyarakat Bangli, dan 100 sertifikat tanah untuk masyarakat Klungkung.
(NusaBali)
