Deklarasi Janji Kinerja 2018 Rubasan Kelas I Denpasar Jelang Pilkada Serentak 2018

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) Kelas I Denpasar mendeklarasikan janji kinerja 2018.

Rubasan memang lembaga yang nampak asing terdengar di telinga, namun, fungsinya cukup strategis dalam berbagai perkara pidana, utamanya soal kasus korupsi. 

Kepala Rubasan Kelas I Denpasar, I wayan Putu Sutresna menyatakan bahwa ada deklarasi kinerja yang kini dilakukan pihaknya dalam menyongsong tahun 2018.

Duduk di bawah Kementrian Hukum dan HAM, Rubasan kini sudah menunjukkan kinerjanya dan dibagi dalam beberapa poin penting.

Bahkan, sudah mengarah pada sikap politik netral sebagai lembaga negara.

"Sesuai dengan intruksi Menteri Hukum dan HAM RI maka kita patut memotivasi dalam rangka pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, jajaran Kementrian Hukum dan HAM di tahun 2018 sepatutnya netral dalam menyongsong tahun politik dimana pada Juni 2018 nanti akan dimulai Pilkada serentak dan menyambut Pilpres 2019," ucapnya saat memimpin upacara di halaman Kantor Rubasan Jalan Ratna Denpasar Bali, Senin (8/1/2017).

Untuk di Bali, sambungnya, Rubasan Denpasar juga akan turut serta dan aktif dalam menghadapi dua agenda penting bertaraf Internasional yakni pagelaran Asean Games dan IMF World Bank Meeting yang akan diselenggarakan di Bali.

Dan yang paling penting adalah, sesuai dengan program dari Kemenkum HAM pencapaian kinerja 2018 ditingkatkan kembali.

Itu dengan ijut serta masyarajat memonitor mengenai tindakan pungli yang memang dilakukan oleh oknum aparatur negara.

"Rubasan juga meminta supaya aparat penegak hukum untuk memahami fungsi Rubasan. Yakni, dengan suatu benda yang bermasalah supaya dititipkan di Rubasan. Mulai dari kendaraan, rumah dan aset lainnya supaya mendapat pemeliharaan," ungkapnya.

Lantas, lima hal deklarasi janji peningkatan kerja itu adalahmenerapakan kode etik dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

Kedua, bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif (PASTI).

Ketiga, memaksimalkan E-Gov melalui tata kelola pemerintah efektif efisien untuk Good Governance.

Ke empat, melayani publik dengan sepenuh hati dan siap mewujudkan WBk/WBBM. Ke lima, menjaga stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan RI, serta menjadi perekat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

"Dari janji deklarasi ini, maka kami akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan bekerja lebih baik lagi di 2018," bebernya.

(TribunNews)