BI Yakin Bebas DP KPR Tak Membuat Economy Bubble

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali      Bank Indonesia (BI) meyakini kebijakan pembebasan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak akan membuat gelembung ekonomi (economy bubble) dari sektor properti.

Sebelumnya, ada kekhawatiran harga properti melambung akibat permintaan rumah yang meningkat karena kebijakan nol Loan to Value bank sentral. Kekhawatirannya, kondisi tersebut menciptakan gelembung spekulasi. 

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo bilang bubble tidak akan terjadi karena pembebasan uang muka (Down Payment/DP) hanya berlaku bagi pembeli rumah pertama (first time buyer). Ini berarti, kebijakan tanpa DP tak berlaku bagi mereka yang ingin beli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. 

BI masih mewajibkan pembelian rumah kedua dan ketiga dengan uang muka sebsar 10-20 persen. Dengan demikian, permintaan pembelian rumah yang tertinggi hanya berasal dari pembeli pertama yang benar-benar membutuhkan rumah. 

Selain itu, bebas DP juga berlaku bagi jumlah fasilitas kredit dengan mekanisme inden. Artinya, masyarakat dapat memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pencairannya bisa dilakukan sejak rumah baru akan dibangun. Hal ini diterapkan dengan mekanisme pencairan bertahap. 

"Dengan demikian, memungkinkan pembeli rumah untuk keperluan investasi, tapi tidak menimbulkan risiko bubble. Karena tetap ada batasannya," tutur Perry, akhir pekan lalu. 

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan pembebasan DP dilakukan saat ini karena pembelian rumah kurang bergairah. Namun, ketika pembelian meningkat (booming) dan berpotensi bubble sekalipun, BI siap untuk memitigasi dengan mengubah kebijakan. 

"Kebijakan makroprudensial itu bersifat countercyclical. Saat suatu hal sedang booming, kami ketatkan aturannya. Tapi ketika soft (lunak), itu kami rendahkan," imbuhnya. 

Tak Bikin Kredit Macet

Perry juga meyakini, kemungkinan pembebasan DP menimbulkan rasio kredit bermasalah (Nonperforming Loan/NPL) membengkak terbilang minim. 

Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang mengajukan KPR berusia 36-45 tahun yang memiliki debt service ratio tidak lebih dari 13 persen. Bahkan, untuk golongan menengah ke atas, debt service ratio-nya lebih rendah. 

"Jadi, ada kemampuan membayar kembali, sehingga relaksasi LTV ini justru akan menstimulus permintaan pembelian rumah," pungkasnya.

sumber : CNNIndonesia.com