Kosmetik Halal RI jadi Eksportir Terbesar Ketiga di Malaysia

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali    Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) menyebutkan kosmetik halalIndonesia tercatat menjadi eksportir terbesar ketiga di Malaysia.

Ketua IHLC Sapta Nirwandar mengatakan Wardah, salah satu merek kosmetik halal RI, bahkan menduduki peringkat ketiga produk yang diimpor Negeri Jiran tersebut. "Nomor satunya di sana (Malaysia), merek Prancis," ujarnya, Senin (24/9). 

Selain kosmetik halal, ekspor produk halal lainnya, yakni fesyen dan makanan. Salah satunya, mie instan Indomie yang sudah diekspor sampai ke Nigeria. 

Lima dari 10 sektor bisnis halal yang berkembang paling kencang saat ini, menurut dia, kosmetik, makanan, farmasi, fesyen, dan perbankan. 

"Tapi yang paling mudah terlihat memang hanya kosmetik dan fesyen, karena itu terlihat. Kalau makanan tidak terlalu kelihatan," imbuh Sapta. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Anwar Bashori mengungkapkan secara global industri keuangan syariah menjadi penyumbang terbesar dibandingkan sektor lainnya, yakni US$2,2 triliun pada 2016 lalu. 

Kemudian, untuk sektor makanan halal sebesar US$1,24 triliun, fesyen sebesar US$254 miliar, travel halal sebesar US$169 miliar, farmasi sebesar US$83 miliar, serta kosmetik halal sebesar US$57 miliar. 

Diproyeksikan, ekspor sektor bisnis halal berpotensi mencapai US$3,08 triliun pada 2022 mendatang. Jumlah itu meningkat cukup signifikan dibanding dengan realisasi pada 2016 lalu, yaitu sebesar US$2 triliun. 

Sayangnya, BI belum memiliki angka pertumbuhan industri halal di Indonesia sepanjang tahun ini dan proyeksinya ke depan. Hal itu baru akan dibahas dalam agenda Halal Lifestyle pada 3-4 Oktober 2018 mendatang. 

"Karena dalam acara itu pelaku usaha juga akan dikumpulkan, dilihat perkembangan mereka seperti apa," ucap Anwar. 

Hasil dari agenda tersebut, BI akan meneruskan proses pembuatan peta jalan (roadmap) untuk keuangan syariah. Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menargetkan proses roadmap keuangan syariah baru bisa selesai akhir tahun ini atau awal 2019.

sumber : CNNIndonesia.com