Perempuan di Arab Akan Dapat Notifikasi Ponsel Usai Dicerai

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Perempuan di Arab Saudi kini akan mendapatkan notifikasi lewat pesan singkat jika mereka telah resmi diceraikan.

Itu adalah penerapan hukum baru di negara kerajaan tersebut yang didesain untuk melindungi mereka mendapati pernikahannya berakhir tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka.

"Pengadilan Saudi akan mulai mengirim seperti notifikasi [perceraian]... sebuah langkah yang bertujuan untuk melindungi hak klien perempuan," demikian pernyataan Kementerian Hukum Arab Saudi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (6/1).

Hukum baru itu pun mulai berlaku sejak akhir pekan lalu. Gagasan itu sendiri datang dari Pangeran Mohammed bin Salman yang juga telah mengangkat larangan bagi perempuan untuk menyetir mobil sendiri.

Selain mendapatkan notifikasi, perempan di Arab pun bisa mengecek status perkawinan mereka pada situs Kementerian atau mengunjungi pengadilan terkait untuk mendapatkan salinan dokumen perceraian.

"Umumnya di negara-negara Arab, pria bisa begitu saja menceraikan istri mereka," ujar Suad Abu-Dayyeh dari kelompok aktivis HAM global, Equality Now.

"Ini paling tidak para perempuan akan tahu apakah mereka diceraikan atau tidak. Ini memang sebuah langkah yang kecil, tetapi ini juga adalah sebuah langkah ke arah yang tepat," sambung Suad.

Namun, sambung Suad, hal yang harus dibenahi lagi adalah mengenai tunjangan dan hak asuh anak bagi perempuan setelah diceraikan.

Para pegiat mengatakan poin utama tetap ada pada kebijakan perwalian Arab Saudi, di mana perempuan harus memiliki izin dari kerabat laki-laki untuk bekerja, bepergian, menikah, dan bahkan mendapatkan perawatan medis.

"Sistem perwalian pria adalah masalah inti dan harus dibongkar. Sistem ini mengontrol wanita dalam setiap langkah kehidupan mereka. Sistem ini mencekik wanita Saudi," ujar Suad.

Meskipun banyak yang memuji reformasi pemerintah Saudi, ini disertai dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dengan sekitar selusin aktivis perempuan yang ditangkap.

Pada bulan November, kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh pemerintah Arab Saudi telah menyiksa dan melecehkan secara seksual beberapa aktivis perempuan yang ditahan. Namun, tuduhan itu dibantah pejabat Saudi saat dikonfirmasi Reuters.

Di satu sisi, terkait hal tersebut, sekelompok anggota parlemen dan pengacara di Inggris pada hari Rabu meminta "tanggapan mendesak" dari duta besar Saudi pada 9 Januari agar memungkinkan mereka berbicara dengan para aktivis yang ditahan.

sumber : CNNIndonesia.com