Jokowi: Banyak Lahan Garam di NTT, Tapi Tak Digarap Serius

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi lahan produksi garam yang terbelengkalai selama berpuluh-puluh tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan itu didapatkannya pasca berbincang dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat ketika terakhir kali menyambangi wilayah tersebut.

"Di sini ada hamparan pembuatan garam yang sangat luas sekali. Tapi sudah berpuluh puluh tahun sudah tidak digarap dengan serius," ungkap dia di Bendungan Rotiklot, NTT, Senin (20/5/2019).

Padahal, lanjutnya, kesejahteraan penduduk sekitar akan terdongkrak bila lahan tersebut bisa dimanfaatkan. Bahkan, ia menyebutkan, satu orang petani garam bisa mendapat penghasilan hingga Rp 15 juta per bulan.

"Itu satu orang sebulannya bisa dapat Rp 15 juta. Kalau benar digarap, akan seberapa banyak orang yang kesejahteraannya naik," ujar Jokowi.

Menindaki hal tersebut, ia mengaku telah mengajak Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk segera mensertifikasi lahan produksi garam yang terabaikan itu.

"Saya langsung telepon menteri ATR untuk buat sertifikat, serahkan untuk rakyat. Rakyat akan kita bimbing untuk bekerja itu," ucapnya.

"Ini saya perintahkan kepada menteri untuk memberikan hak konsesinya kepada swasta dulu. Kalau swasta enggak kerjain, cabut, berikan pada rakyat," dia menambahkan.

Langkah itu disebutnya harus diinisiasi agar masyarakat NTT bisa mencapai kesejahteraan dengan adanya lahan produksi garam yang dikelola oleh penduduk lokal.

"Step by step memang harus kita pikirkan agar kemakmuran bisa kita raih bersama-sama. Nanti Agustus ada panen. Kita panen garam sekaligus kita serahkan sertifikatnya kepada masyarakat biar lahannya produktif," tuturnya.

Petani garam kini bisa menikmati kucuran kredit. Seperti petani garam di Pamekasan, Madura. Kucuran kredit diberi label Penyaluran KUR Garam Rakyat yang digagas dan disiapkan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Program Penyaluran KUR Garam Rakyat ini merupakan bagian dari Gerakan Ketahanan Pangan.

Acara simbolis sebagai tanda diluncurkannya Program Penyaluran KUR Garam Rakyat Perdana tersebut dilaksanakan di Lapangan Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (13/4/2019).

Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Darmin Nasution mengungkapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Himbara melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi dalam mengembangkan Usaha Garam Rakyat. Petani Garam menjadi layak menerima KUR sepanjang tergolong sebagai usaha kecil.

"Kini Petani Garam pun layak mendapatkan KUR Model terbaru ini yaitu KUR dengan bunga 7%," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa bersama perbankan Himbara, pemerintah mendorong adanya pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan KUR serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR).

Hadir pula pada kesempatan yang sama Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo sebagai tuan rumah, para perwakilan bank-bank Himbara, serta ratusan Petani Garam dari Pamekasan dan sekitarnya.

Aktivitas tersebut digelar dengan semangat untuk memotivasi para petani garam agar tidak khawatir untuk terus mengelola dan mengembangkan tambak garamnya.

sumber : liputan6.com