Erick Thohir Pastikan Likuiditas Asabri Tak Terganggu

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan likuiditas PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) (Persero) dalam kondisi aman.

"Likuditas Asabri dijamin aman karena cash flow asetnya semua masih bagus, beda dengan Jiwasraya yang sudah sangat (mengalami kerugian) ya begitu," kata Erick Thohir, dikutip dari Antara, Rabu (15/1/2020).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada dugaan kasus korupsi di PT Asabri mencapai sekitar Rp 10 triliun. Salah satu masalah yang muncul dalam tubuh perusahaan asuransi yang mengelola dana dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri itu adalah terkait pengelolaan investasi.

"Saya rasa karena konsepnya Asabri lebih asuransi yang sudah domain pemerintah tentu cash flow yang diberikan sangat konsisten dari Menteri Keuangan, jadi tidak ada isu cash flow berhenti apalagi buat para prajurit itu pasti dijamin," ungkap Erick.

Asabri diduga melakukan investasi pada saham-saham gorengan. Dari kompilasi Asabri tercatat memiliki 15 saham yang sahamnya sempat dimiliki periode Desember 2018 hingga September 2019, nilai investasi PT Asabri (Persero) di 12 perusahaan berpotensi turun sebesar Rp 7,46 triliun (-73,14 persen) menjadi Rp 2,13 triliun dari awal penghitungan Rp 10,2 triliun.

"Tapi di sisi lain, ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama, itu saya rasa dari Kapolri sendiri sudah ada instruksi tersendiri kan," ungkap Erick.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri sedang menyelidiki dugaan praktik korupsi di PT Asabri (Persero).

Erick Thohir pun menekankan pentingnya good corporate governance (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik.

"Itu yang dari awal saya tekankan bahwa apa sih tugas saya utama, menegakkan kembali GCG, ya bagian dari 'stick and carrot', kalau yang namanya bagus kita kasih 'reward', kalau yang tidak bagus dibersihkan, harus copot. Itu bagian dari perbaikan dari Kementerian BUMN," ungkap Erick.

sumber : liputan6.com